 |
| Sumber Foto: diunduh dari info.gptn.or.id |
WARTAALENGKA, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di
Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025). Sejak pukul 14.00 WIB,
sejumlah menteri tampak hadir: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni; Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid; Menteri Pertanian Andi
Amran Sulaiman; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri
ESDM Bahlil Lahadalia; Menko Pangan Zulkifli Hasan; dan Menteri
Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Raja Juli mengatakan belum menerima agenda rinci, namun
melihat komposisi undangan, pihaknya menyiapkan bahan mengenai hutan cadangan
untuk pangan, energi, dan air. Ia juga mengungkap, berdasarkan komunikasi
dengan Mensesneg Prasetyo Hadi, Presiden kemungkinan menanyakan perkembangan
Inisiatif Konservasi Gajah Peusangan (Peusangan Elephant Conservation
Initiative/PECI) di Aceh. “Itu lahan presiden yang diberikan untuk konservasi
gajah,” ujar Raja Juli di kompleks Istana. Di kesempatan yang sama, ia menyebut
akan melaporkan progres restorasi hutan di Taman Nasional Way Kambas.
Dari sisi ekonomi, Airlangga menyatakan Presiden akan
meminta pembaruan data dan prospek mutakhir. “Nanti kami lihat dulu,” ujarnya
singkat sebelum memasuki ruang rapat.
Isyarat agenda konservasi gajah sebelumnya disampaikan
langsung oleh Prabowo dalam Kongres PSI di Solo, 20 Juli 2025. Ketika itu ia
mengaku sebagai pengusaha pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas
98.000 hektare di kawasan Takengon, Aceh. Menurut penuturannya, World
Wide Fund for Nature (WWF) semula meminta 10.000 hektare untuk kawasan
konservasi gajah. Prabowo mengklaim menyetujui, bahkan menggandakan alokasi
menjadi 20.000 hektare. “Mereka kaget,” kata Prabowo kala itu. Ia menyebut
telah menugaskan Mensesneg Prasetyo Hadi dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
untuk memproses perubahan status lahan dimaksud.
Rapat terbatas hari ini diperkirakan menjadi ajang konsolidasi lintas sektor—dari penguatan pangan-energi berbasis kawasan hutan, pemutakhiran indikator ekonomi, hingga tata kelola konservasi satwa kunci seperti gajah sumatra. Dengan hadirnya jajaran koordinator bidang ekonomi dan pangan, serta menteri teknis kehutanan, pertanian, agraria, energi, dan keuangan, keputusan yang dihasilkan diharapkan menyentuh isu strategis: penataan perizinan, pendanaan konservasi, serta skema lintas kementerian untuk mempercepat pemulihan ekosistem sekaligus menjaga laju pertumbuhan. (WA)