 |
| Sumber Foto: Antara Foto/Monang Sinaga |
WARTAALENGKA,
Jakarta – Peta politik nasional memanas menjelang peringatan HUT
ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati
Soekarnoputri memastikan barisan banteng akan tetap solid mendukung
pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini disebut penting untuk
menjaga stabilitas negara di tengah krisis fiskal dan tekanan geopolitik
global.
Instruksi tegas Megawati disampaikan melalui Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, yang mengingatkan semua kader agar mendukung penuh langkah pemerintah, termasuk penanganan defisit anggaran dan pelunasan utang luar negeri.
"Ibu Megawati menekankan bahwa setiap langkah kader harus berpihak pada
rakyat, mendukung segala upaya positif untuk menjaga negara," ujar
Deddy di Bali, Kamis (31/7/2025).
Kongres
PDIP Kukuhkan Kembali Megawati
Manuver
internal PDIP juga semakin menarik perhatian. Ketua DPP PDIP Said Abdullah
memastikan, Kongres Partai yang akan digelar tahun ini hanya akan menjadi
formalitas untuk kembali mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum.
"Kalau mengacu Rakernas 2024, Kongres nanti hanya formalitas pengukuhan Bu
Mega," kata Said di Senayan. Meski demikian, jadwal pasti Kongres masih
menunggu instruksi langsung Megawati.
Putri
Megawati, Puan Maharani, yang selama ini disebut-sebut sebagai penerus estafet
politik PDIP, enggan berkomentar panjang mengenai wacana regenerasi
kepemimpinan. "Silakan tanya ke kantor DPP Partai," ujarnya
singkat di DPR.
Amnesti Hasto dan Abolisi Tom
Lembong
Suasana politik nasional juga semakin dinamis setelah
Presiden Prabowo mengajukan amnesti dan abolisi untuk sejumlah tokoh.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto termasuk di antara nama yang
menerima amnesti, sementara mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong
(Tom Lembong) mendapat abolisi.
"Ada 1.116 orang yang diusulkan
menerima amnesti. Salah satunya Pak Hasto, yang Kemenkumham usulkan ke
Presiden," kata Menteri Hukum
Supratman Andi Agtas di Senayan.
Abolisi Tom Lembong berarti penghentian total proses
hukum yang dihadapinya, sedangkan amnesti Hasto menghapuskan vonis pidana atas
kasus yang bersifat politik. Kedua langkah itu sudah disetujui oleh DPR setelah
melalui pertimbangan lintas fraksi.
Selain elite politik, kebijakan amnesti juga menyasar
sejumlah warga Papua yang terlibat kasus makar tanpa senjata, serta kasus
penghinaan Presiden. Pemerintah menyebut, kebijakan ini merupakan bagian dari
upaya meredam potensi konflik horizontal dan menjaga kondusivitas nasional.
Politik Merah Putih Menguat
Dengan Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP, dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo, serta pemberian amnesti kepada Hasto, peta politik Indonesia menunjukkan tanda-tanda konsolidasi yang kian solid. Langkah ini dinilai akan memperkuat stabilitas menjelang pesta demokrasi nasional yang akan datang. (WA)