 |
WARTAALENGKA,
JAKARTA – Isu seruan demonstrasi besar-besaran dengan tuntutan
pembubaran DPR RI viral di media sosial menjelang hari ini, Senin (25/8/2025).
Ajakan ini menyebar melalui platform seperti X dan WhatsApp, namun hingga kini
belum ditemukan organisasi resmi yang menyatakan keterlibatan.
Ajakan
aksi ini diinisiasi oleh kelompok anonim bernama “Revolusi Rakyat Indonesia”,
yang menyerukan massa buruh, petani, hingga mahasiswa untuk turun ke jalan.
Namun, kelompok-kelompok besar menegaskan sikap tak terlibat—Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bahkan melarang anggotanya bergabung.
“Karena
tidak jelas siapa penanggung jawab dan apa isu yang dituntutnya, saya melarang
semua anggota… ikut dalam aksi 25 Agustus,” ujar Ketua KSPSI Mohammad Jumhur
Hidayat.
Demikian
pula dengan BEM SI Kerakyatan yang menegaskan bahwa keterlibatan mereka dalam
aksi 25 Agustus adalah hoaks dan menegaskan tidak ikut serta.
Sementara
itu, Partai Buruh juga menyatakan bahwa aksi mereka akan digelar pada 28
Agustus, bukan 25 Agustus, dengan tuntutan yang jelas—mengusung tema “Hapus
Outsourcing dan Tolak Upah Murah.”
Isu
utama yang memicu kemarahan publik adalah kenaikan tunjangan perumahan anggota
DPR yang diperkirakan mencapai Rp 50 juta per bulan. Banyak warga menilai angka
ini terlalu fantastis mengingat kondisi ekonomi yang sedang sulit.
Selain itu, media juga melaporkan bahwa Gedung DPR telah diperketat keamanannya untuk mengantisipasi potensi kerusuhan. Pengamanan termasuk memasang pagar besi yang dilumuri oli agar tidak mudah diduduki, serta dikerahkan ribuan personel polisi. (WA/Ow)