WARTAALENGKA, Jakarta - Pakar Hukum Internasional dari Universitas
Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, secara tegas meminta pemerintah
Indonesia membatalkan rencana negosiasi yang akan dilakukan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dengan Pemerintah Amerika
Serikat (AS). Hal ini menyusul keputusan Presiden AS Donald J. Trump
yang secara sepihak menetapkan tarif impor tambahan sebesar 32 persen
terhadap seluruh produk asal Indonesia.
Penetapan tarif tersebut diumumkan Trump melalui
platform media sosial Truth Social, yang juga memuat salinan suratnya
kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dalam surat itu, Trump
menyatakan kebijakan akan berlaku mulai 1 Agustus 2025.
Desakan
Pembatalan Negosiasi
“Negosiasi
oleh Menko dibatalkan mengingat hadir tidaknya Menko, mulai 1 Agustus akan
diberlakukan tarif 32 persen, bahkan ada kemungkinan ditambah lagi 10 persen
sebagai wujud ancaman Trump terhadap negara-negara yang tergabung dalam BRICS,”
kata Hikmahanto dalam keterangannya, Selasa (8/7).
Menurutnya, kehadiran Menko ke Washington di tengah
ancaman tarif sepihak hanya akan memperkuat kesan bahwa Indonesia tunduk pada
tekanan eksternal. Ia menilai bahwa keputusan pembatalan negosiasi justru akan
menunjukkan posisi kuat dan independen Indonesia dalam menghadapi intervensi
asing.
“Hal ini dalam rangka Indonesia tidak
mengemis-ngemis ke Trump dan kuat dalam mempertahankan kedaulatan serta wujud
penolakan intervensi asing,” ujarnya.
Sikap
Menunggu Bisa Jadi Strategi
Hikmahanto
menyarankan agar pemerintah bersabar hingga tarif benar-benar diberlakukan pada
1 Agustus mendatang. Menurutnya, akan lebih strategis jika Indonesia menunggu
reaksi dalam negeri AS, terutama dari masyarakat dan pelaku pasar, yang
diperkirakan tidak akan setuju dengan kebijakan tersebut.
“Kemungkinan rakyat AS, terutama bursa di AS, tidak
setuju dan akan menghajar kebijakan Trump ini,” ucapnya.
Seruan
Bangun Koalisi Perlawanan
Selain
membatalkan negosiasi, Hikmahanto juga mengusulkan agar Indonesia menggalang
kekuatan bersama negara-negara lain yang turut menjadi sasaran kebijakan tarif
Trump, khususnya negara-negara ASEAN dan BRICS. Menurutnya,
kesatuan sikap di antara negara-negara berkembang sangat penting untuk
menghadapi strategi geopolitik dagang ala Trump.
“Bukan sebaliknya justru mengikuti keinginan Trump
dan mengikuti apa yang diminta Trump. Intinya, negara yang dikenakan tarif
harus bersatu dan tidak mau diadu domba atau divide et impera oleh
Trump,” tegasnya.
Airlangga
Terbang ke Washington
Hari ini,
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan tiba di Washington DC untuk
melakukan pertemuan lanjutan dengan perwakilan pemerintah AS. Sebelumnya,
Airlangga mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan ke Brasil. Belum
ada keterangan resmi dari pihak Kemenko Perekonomian terkait seruan pembatalan
negosiasi yang disampaikan Hikmahanto.
Trump sebelumnya juga
menyatakan bahwa tarif 32 persen tersebut masih dapat dibatalkan jika
perusahaan asal Indonesia bersedia membangun fasilitas produksi di AS. Namun,
Hikmahanto menilai tawaran semacam itu tidak seharusnya direspons secara pasif
karena berpotensi melemahkan posisi kedaulatan ekonomi nasional. (WA)