WARTAALENGKA, Jakarta - Bambang Beathor Suryadi, politisi senior
PDI Perjuangan yang belakangan mencuat karena tudingannya soal ijazah Presiden
Joko Widodo, resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Tenaga Ahli Pimpinan
di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Pemecatan itu berlaku
efektif mulai 1 Juli 2025.
Nama Beathor mendadak
kembali menghiasi sorotan publik setelah dalam sebuah wawancara ia menyebut
ijazah Jokowi "dicetak di Pasar Pramuka", pernyataan yang memicu
kegaduhan nasional dan kontroversi politik berkepanjangan.
Surat pemberhentian Beathor
tertuang dalam dokumen bernomor B.116/KS.02/SES/6/2025, yang ditandatangani
langsung oleh Kepala Sekretariat BP Taskin, Eni Rukawiani. Dalam surat itu
disebutkan bahwa kontrak Beathor yang berakhir pada 30 Juni 2025 tidak diperpanjang,
dengan alasan pelanggaran kode etik dan kegagalan mencapai target kinerja
berdasarkan evaluasi internal lembaga.
"Sehubungan masa
kontrak kerja Saudara sebagai Tenaga Ahli Pimpinan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2025 serta berdasarkan hasil evaluasi atas adanya pelanggaran kode etik
dan pencapaian kinerja yang tidak sesuai. Selanjutnya, terhitung mulai tanggal
1 Juli 2025 kontrak kerja Saudara tidak dilanjutkan," demikian isi surat
tersebut sebagaimana dikutip dari Tribun Medan.
Saat dikonfirmasi, Beathor
membenarkan pemecatan tersebut.
"(Diberhentikan)
Ya," ujar Beathor kepada Tribunnews.com, Selasa (8/7/2025).
Tak menampik bahwa
pernyataannya terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi bisa jadi pemicu,
Beathor mengisyaratkan pemecatan itu sebagai buntut dari sikap politiknya yang
kontroversial.
Jejak
Panjang Beathor Suryadi: Aktivis, Pendiri Repdem, hingga Staf Khusus Presiden
Beathor
bukan nama baru dalam panggung politik nasional. Ia dikenal sebagai aktivis
keras kepala sejak era Orde Baru. Pada akhir 1980-an, ia aktif dalam gerakan
Pijar yang menentang kekuasaan Soeharto. Pada 1989, Beathor dijatuhi vonis
delapan tahun penjara usai tertangkap membagikan selebaran anti-pemerintah di
gerbang Universitas Indonesia.
Ia juga tercatat sebagai
salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan sejumlah
kelompok perlawanan sipil lainnya. Pasca-reformasi, Beathor ikut mendirikan Relawan
Perjuangan Demokrasi (Repdem) bersama Budiman Sudjatmiko dan Adian
Napitupulu—organisasi sayap PDIP yang mengonsolidasikan barisan aktivis ke
dalam politik formal.
Pada 2014, Beathor sempat
masuk ke DPR menggantikan mendiang Taufik Kiemas. Kemudian, pada era awal
pemerintahan Jokowi, ia dipercaya menjabat Direktur Eksternal di Kantor Staf
Presiden (KSP) di bawah koordinasi Luhut Pandjaitan.
Tudingan
Panas: Ijazah Jokowi dan Pasar Pramuka
Dalam
wawancara televisi yang menjadi viral, Beathor menyebut bahwa ijazah milik
Presiden Jokowi tidak berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM), melainkan
dicetak oleh seseorang bernama Widodo di Pasar Pramuka, berdasarkan informasi
dari Dani Iskandar.
"Tim Solo yang inti tuh
ada tiga orang, ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu
adalah namanya Widodo," kata Beathor dalam tayangan iNews TV, Kamis
(19/6/2025).
"Cuma Widodo aja (yang
kabarnya mencetak ijazah ke pasar pramuka), itu atas penjelasan Dani Iskandar
(tahun 2012)," lanjutnya.
Ia juga mengklaim memiliki
dua alasan utama untuk meyakini tudingan itu, salah satunya mengacu pada
pernyataan Bambang Tri dan ucapan mantan Rektor UGM, Sofyan Effendi.
Tim
Kampanye Jokowi 2012 Membantah Keras
Pernyataan
Beathor langsung dibantah oleh Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan, yang
mengaku ikut terlibat dalam tim kampanye Jokowi–Ahok pada Pilkada DKI Jakarta
2012.
"Saya terlibat langsung
tahun 2012 sebagai tim kampanye pak Jokowi dan Pak Ahok... Saya adalah wakil
ketua umum Petir Gerindra yang dalam penugasan di sosialisasi kampanye,"
kata Andi Azwan di kanal YouTube Official iNews, Sabtu (21/6/2025).
Andi menegaskan mengenal
nama-nama yang disebut Beathor dan menyebut tudingan itu tidak berdasar.
"Saya mengenal semua
apa yang dikatakan bang Beathor itu, mas Anggit, Mas David, mas Widodo, Dani
Iskandar, itu adalah teman-teman saya juga," ujarnya.
"Kalau saya bilang, ini
mau pansos aja, memanfaatkan situasi ini untuk bisa tampil karena apa yang
diceritakan itu omong kosong," tambahnya.
Proses
Hukum Berjalan, Polisi Periksa Tiga Tokoh
Kasus
dugaan pemalsuan ijazah Jokowi kini telah memasuki jalur hukum. Polda Metro
Jaya telah memeriksa sejumlah tokoh publik terkait, termasuk mantan Menpora Roy
Suryo, Rismon Sianipar, dan aktivis dokter Tifa.