 |
| Sumber Foto: diunduh dari nasdemdprri.id |
WARTAALENGKA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta komponen biaya politik ditelusuri satu per satu setelah seorang kepala daerah kembali terjaring operasi tangkap tangan KPK. Menurut hitungannya, itu kepala daerah ke-17 yang tertangkap.
Persoalannya bukan sekadar jumlah. Setiap kepala daerah yang jatuh karena korupsi berarti anggaran daerah yang seharusnya membiayai jalan, puskesmas, atau sekolah berpindah ke kantong pribadi. Saan menilai pengulangan pola ini menuntut evaluasi dari semua pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, partai politik, sampai pemerintah.
"Biaya-biaya politik yang selalu dijadikan alasan kepala daerah korupsi ini, ini harus mulai disisir," kata Saan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Politikus Partai NasDem itu menyampaikan angka 17 dengan catatan bahwa ia belum memastikan betul jumlahnya. Ia juga meminta fenomena tersebut tidak dijadikan alasan untuk menyalahkan sistem demokrasi.
Pernyataan itu muncul sehari setelah KPK menangkap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini pada Senin (20/7/2026) malam. Total 19 orang diamankan dalam operasi tersebut.
Yang menarik, penjelasan KPK justru bergerak ke arah berbeda. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Minggu (19/7/2026) menyebut "Salah satu faktor yang kerap muncul adalah tingginya biaya politik", yang mendorong kepala daerah mengembalikan modal kampanye sekaligus melayani kepentingan penyandang dana. Ia mencontohkan perkara di Ponorogo dan Langkat, ketika pemodal atau tim sukses diduga memperoleh proyek pemerintah daerah setelah calon yang didukungnya menang. Sepanjang Januari sampai Juli 2026, KPK menetapkan 10 kepala daerah sebagai tersangka.
Saan sendiri tidak menganggap ongkos politik sebagai penjelasan tunggal. Ia menempatkan integritas, kredibilitas, dan komitmen kepala daerah sebagai faktor yang sama menentukan, lalu mengingatkan agar kekuasaan tidak dijadikan alat rente untuk menumpuk kekayaan. Pemerintahan yang clean and clear, kata dia, harus menjadi kesadaran, bukan sekadar slogan.
Ditelusuri lebih jauh, dua penjelasan itu membawa konsekuensi kebijakan yang jauh berbeda. Bila akar masalahnya struktural seperti yang dipetakan KPK, imbauan menjaga integritas tidak akan mengubah banyak hal, dan yang dibutuhkan adalah pembenahan pembiayaan kampanye serta transparansi penyandang dana. Sebaliknya, argumen integritas punya dasar yang tidak lemah: kepala daerah yang menanggung beban biaya kampanye serupa tidak semuanya berakhir di ruang tahanan, dan menjelaskan seluruh kasus lewat mahalnya biaya politik berisiko menyediakan pemakluman bagi pelaku.
Dua hal layak dipantau untuk menguji mana yang sedang bekerja. Pertama, apakah usul KPK soal transparansi pendanaan politik dan percepatan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal masuk ke agenda pembahasan DPR pada masa sidang berikutnya. Kedua, apakah "penyisiran" yang diminta Saan menghasilkan dokumen rincian biaya politik yang bisa dibaca publik, atau berhenti sebagai pernyataan di depan wartawan. (WA/Admin)