 |
Sumber Foto: Saul Loeb/AFP via Getty Images |
WARTAALENGKA, Washington - Ketegangan di kawasan Asia Barat kembali mencapai titik didih. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka menyatakan tengah mempertimbangkan opsi serangan militer terbatas terhadap Iran. Langkah berisiko ini diambil sebagai upaya paksa agar Teheran bersedia menandatangani kesepakatan nuklir baru yang lebih ketat.
Laporan dari Bloomberg menyebutkan bahwa Pentagon telah mengoordinasikan pengerahan kekuatan militer besar-besaran ke Timur Tengah. Armada ini mencakup dua kapal induk, jet tempur, hingga pesawat pengisian bahan bakar. Pengerahan aset tempur ini memberikan ruang bagi Trump untuk memilih: melancarkan operasi skala kecil atau serangan udara yang lebih luas.
Meski demikian, gertakan militer ini bak pedang bermata dua. Para pengamat menilai serangan di tengah proses diplomasi justru bisa menjadi bumerang yang memicu perang terbuka di kawasan tersebut.
Seorang pejabat senior di kawasan Asia Barat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa Teheran kemungkinan besar akan langsung angkat kaki dari meja perundingan jika Washington benar-benar melepaskan tembakan.
Nada pesimis juga datang dari Barbara Slavin, peneliti di Stimson Center, Washington. Menurutnya, ancaman militer justru akan membuat Iran semakin menutup diri.
"Dia tidak akan memperoleh kesepakatan diplomatik dari Iran jika kembali menyerang mereka," ujar Slavin, dilansir dari Bloomberg pada Sabtu (21/2/2026).
Tenggat Waktu 15 Hari dan Bayang-Bayang Konflik 2025
Trump memberikan tenggat waktu yang sangat sempit, yakni antara 10 hingga 15 hari, bagi Iran untuk memberikan hasil nyata dalam negosiasi. Ketegangan ini sejatinya bukan hal baru. Pada Juni 2025 lalu, Israel dan AS sempat melancarkan serangan besar-besaran ke fasilitas nuklir dan pertahanan udara Iran. Saat itu, Trump mengklaim fasilitas pengayaan utama Iran telah lumat.
Namun, mengincar sisa-sisa kekuatan rudal balistik Iran saat ini memiliki risiko tinggi. Slavin memperingatkan bahwa Teheran bisa saja meluncurkan rudal ke pangkalan AS atau sekutunya sebelum kemampuan tempur mereka dilumpuhkan total.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang saat ini masih disibukkan dengan operasi militer di Gaza, Palestina, Lebanon, serta Suriah, terus mendorong Washington untuk mengambil tindakan tegas terhadap Iran. Baru-baru ini, Netanyahu mengunjungi Washington guna mendesak tuntutan yang lebih keras dalam dialog diplomatik antara Gedung Putih dan Teheran.
Ambisi Kesepakatan di Tengah Gejolak Domestik
Dalam konferensi pers pada Jumat (20/2/2026), Trump memberikan pesan singkat namun tegas kepada rakyat Iran. "Mereka harus bernegosiasi," katanya, seraya menekankan perlunya kesepakatan yang dianggapnya adil.
Meski Trump dikenal menyukai operasi militer kilat para analis khawatir Iran tidak akan tinggal diam. Becca Wasser, analis pertahanan di Bloomberg Economics, mengingatkan bahwa Iran sering kali bertindak di luar asumsi intelijen AS.
"Serangan udara dan rudal sangat menarik bagi pemimpin senior karena dapat dilakukan dari jarak jauh dan tampak mampu menghasilkan kemenangan cepat," ujar Wasser. Namun, ia menambahkan bahwa operasi terbatas seperti ini kerap berujung menjadi konflik panjang yang menguras biaya.
Situasi makin pelik karena tuntutan AS kini melebar. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyerukan agar kesepakatan baru nantinya juga mencakup pembatasan rudal balistik, penghentian dukungan pada kelompok Houthi di Yaman, hingga isu penanganan demonstran di Iran pasca-protes besar pada Desember 2025 dan Januari 2026.
Dennis Ross, peneliti di Washington Institute for Near East Policy, menyimpulkan bahwa saat ini kedua belah pihak sedang melakukan aksi saling gertak.
"Iran memberi sinyal bahwa konflik akan berlangsung lama, sementara Trump tidak menginginkan perang panjang. Trump juga memperingatkan bahwa rezim Iran akan membayar harga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada pihak yang menginginkan perang," pungkas Ross. (WA/adm)