 |
| Sumber Foto: Antara foto/Aruna |
WARTAALENGKA,
Jakarta - Ribuan orang diperkirakan akan memadati kawasan Monumen
Nasional pada Selasa malam, 2 Desember 2025, dalam gelaran Reuni 212 yang
kembali digelar terbuka di ruang publik ibu kota. Acara dijadwalkan dimulai
sejak pukul 18.00 WIB dan diproyeksikan menjadi salah satu konsentrasi massa
terbesar menjelang akhir tahun, dengan agenda keagamaan yang dibalut tema
politik dan solidaritas kemanusiaan untuk Palestina.
Gubernur
Jakarta Pramono Anung memastikan akan hadir langsung dalam kegiatan tersebut.
Ia menegaskan kehadirannya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai kepala daerah
bagi seluruh warga, tanpa memandang latar belakang politik maupun pilihan sikap
mereka.
"Saya
ini Gubernurnya semuanya. Semua undangan yang bermanfaat bagi publik, siapapun
yang mengundang, saya hadir. Jadi,
saya rencana hadir undangan 212," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin 1 Desember
2025.
Kehadiran Pramono tidak muncul tiba tiba. Sebelumnya,
pada Rabu 19 November 2025, ia menerima rombongan panitia Reuni 212 di Balai
Kota. Pertemuan berlangsung di ruang tamu resmi, dihadiri jajaran Pemerintah
Provinsi Jakarta dan sembilan perwakilan panitia yang diketuai pimpinan DPP
Front Persaudaraan Islam. Dalam pertemuan itu, panitia memaparkan konsep acara
yang disebut akan menonjolkan semangat persaudaraan, penguatan kerukunan,
sekaligus dukungan politik moral untuk rakyat Palestina.
Dari pertemuan tersebut, Pramono menyatakan Pemerintah
Provinsi Jakarta akan memberikan dukungan penuh sebatas kewenangan yang
dimiliki, terutama terkait kelancaran teknis, keamanan, dan ketertiban di
lapangan. Ia juga mengarahkan jajaran birokrat dan perangkat daerah agar
berkoordinasi dengan panitia dan aparat keamanan, sehingga kegiatan berjalan
tertib dan tidak mengganggu hak pengguna ruang publik lainnya.
Panitia menyebut komunikasi dengan pemerintah daerah
berjalan baik dan terbuka. Humas Reuni 212 Novel Bamukmin menyampaikan bahwa
izinnya sudah dikantongi, termasuk dukungan dari Pemprov Jakarta.
"Sudah dapat izin dan kami langsung audensi dengan
Pak Pramono Anung di Balai Kota langsung, juga sekaligus kami mengundang beliau
untuk hadir dan beliau siap hadir di Reuni 212," kata Novel.
Tahun ini, Reuni 212 mengusung tema yang cukup keras, yakni
"Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan
Palestina dari Penjajah". Narasi tersebut menunjukkan bahwa acara
tidak hanya akan diisi dengan rangkaian doa dan ceramah keagamaan, tetapi juga
menyentuh isu isu politik dan geopolitik yang sensitif. Di titik inilah, ruang
kebebasan berekspresi dan kewajiban menjaga ketertiban umum kembali bertemu
dalam satu panggung yang sama.
Di sisi lain, aparat kepolisian menyiapkan pengamanan
berlapis. Polda Metro Jaya memastikan akan hadir sebagai institusi yang
memberikan pelayanan keamanan, bukan sekadar penjaga jarak antara massa dan
negara.
"Kami juga akan memberikan pelayanan dalam hal
pengamanan pelaksanaan sehingga pelaksanaan reuni akbar 212 ini bisa berjalan
dengan aman dan tertib," kata
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto, Senin.
Budi menjelaskan, pengamanan yang disiapkan tidak hanya
fokus pada titik kumpul massa di Silang Monas, tetapi juga pada pengaturan arus
lalu lintas dan aktivitas warga lain yang tetap menggunakan fasilitas kota pada
jam yang sama. Polisi meminta semua pihak saling menghormati, baik peserta aksi
maupun pengguna jalan dan warga yang beraktivitas di sekitar kawasan Monas.
"Saling menghormati pengguna kendaraan jalur lalu
lintas lainnya termasuk area area yang digunakan oleh masyarakat lainnya," ujar Budi.
Jumlah personel yang akan diterjunkan memang belum
diumumkan secara rinci, tetapi pola pengamanan besar diperkirakan akan mirip
dengan pengamanan aksi massa berskala nasional lain di kawasan yang sama.
Koordinasi antara Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan unsur
pengamanan lain menjadi kunci untuk memastikan acara berjalan tanpa kericuhan
dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku.
Reuni 212 tahun ini pada akhirnya menjadi ujian bagi
banyak pihak sekaligus. Bagi Pemprov Jakarta, acara ini mengukur sejauh mana
komitmen pemerintah daerah menghormati kebebasan berkumpul dan menyampaikan
pendapat di muka umum, sembari memastikan kota tetap tertib dan layak huni bagi
semua. Bagi aparat keamanan, momen ini menguji kemampuan menjaga keseimbangan
antara pengamanan dan penghormatan hak sipil.
Bagi panitia dan peserta, reuni ini menjadi kesempatan menunjukkan bahwa gerakan massa dengan tema besar seperti “revolusi akhlak” bisa disampaikan melalui cara yang damai, tertib, serta tidak mengorbankan kenyamanan warga lain. Sementara bagi publik luas, Reuni 212 kembali menjadi cermin dinamika demokrasi Indonesia yang masih terus mencari titik seimbang antara ekspresi politik, identitas keagamaan, dan kepentingan ruang publik bersama. (WA)