PRABOWO TAMBAH KEMENTERIAN, TAPI GOLKAR NGAKU BELUM KEBAGIAN KURSI

Sumber Foto: Kompas


WARTAALENGKA, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum pernah menawarkan posisi kepada Golkar untuk mengisi jabatan di Kementerian Haji dan Umrah, kementerian baru yang lahir dari transformasi Badan Penyelenggara (BP) Haji setelah pengesahan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

“Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu,” kata Bahlil kepada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo bersama jajaran pengurus pusat Partai Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Bahlil mengungkapkan, pertemuannya dengan Presiden Prabowo tidak secara spesifik membahas kursi kementerian. Sebaliknya, diskusi lebih banyak menyinggung arah koalisi pemerintahan ke depan.

“Kita berbicara tidak hanya sekarang, tetapi juga berbicara tentang bagaimana koalisi ke depan itu ke arah yang lebih baik dan produktif,” ujar Bahlil.

Ia menambahkan, pembahasan yang berlangsung selama dua jam itu diarahkan untuk mendukung penuh program-program Presiden yang terangkum dalam Asta Cita. “Sudah barang tentu tadi kita lakukan semua dalam rangka bagaimana bisa kita mewujudkan apa yang menjadi program-program Bapak Presiden,” kata Bahlil.

Koalisi pendukung pemerintah saat ini terdiri dari Koalisi Indonesia Maju yang dihuni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, serta Partai Rakyat Adil Makmur. Beberapa partai lain juga bergabung, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Belakangan, PDI Perjuangan juga menyatakan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo.

Selain soal koalisi, Bahlil menyebut pertemuan itu juga membahas sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.

“Kita juga mendiskusikan tentang bagaimana sistem politik yang ideal ke depan,” ujarnya, menyebut pembicaraan tersebut berlangsung dalam suasana yang konstruktif. (WA/Ow)

Lebih baru Lebih lama