Sumber Foto: Dokumen pribadi, disadur dari news.detik.com
WARTAALENGKA, Jakarta - Politikus
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Guntur Romli, menyambut baik
usulan dari Partai Nasdem yang mendorong agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming
Raka mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
"Usulan yang bagus,
akan menarik kalau direalisasikan," ujar Guntur saat dihubungi wartawan,
Minggu (20/7/2025).
Menurut Guntur, sudah
waktunya pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memindahkan pusat pemerintahan
dari Jakarta ke IKN. Ia menekankan bahwa Indonesia bukan hanya soal Pulau Jawa,
terlebih ibu kota kini secara resmi telah berpindah.
"Indonesia bukan hanya Jawa, apalagi Jakarta. Konon ibu kota negara
sudah pindah ke IKN, maka urgen kalau Gibran berkantor di IKN. Karena semua
pemerintahan masih di Jakarta, Presiden saja masih di Jakarta," ucapnya.
Namun dalam pernyataannya, Guntur juga menyoroti aspek pembiayaan
pembangunan IKN yang menurutnya kini justru menjadi beban besar bagi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengingatkan bahwa sejak awal Presiden
Joko Widodo pernah menjanjikan bahwa proyek IKN tidak akan menggunakan dana
APBN.
"Salah satu janji Jokowi yang diingkari sejak awal, katanya bangun IKN
tidak pakai APBN, katanya bangun kereta cepat Jakarta–Bandung tidak pakai APBN,
ternyata semuanya dilanggar oleh Jokowi sendiri," kritik Guntur.
Sebelumnya, Partai Nasdem mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera
mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan
kementerian/lembaga serta aparatur sipil negara (ASN) ke IKN secara bertahap.
Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah menempatkan Wakil Presiden
Gibran sebagai tokoh pemerintahan pertama yang berkantor di wilayah ibu kota
baru.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, mengatakan bahwa kehadiran
Gibran di IKN penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan nasional,
khususnya kawasan Indonesia Timur seperti Papua.
“Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan wakil presiden dan
beberapa kementerian atau lembaga prioritas, menyelenggarakan kegiatan
pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun,”
ujar Saan dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat (18/7/2025).
Ia melanjutkan, kehadiran Wapres di IKN akan membuat pengelolaan
pembangunan di wilayah timur lebih dekat dan responsif. Menurutnya, beberapa
kementerian strategis seperti Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian,
Kementerian PUPR, serta Bappenas dapat menjadi pionir dalam proses pemindahan
karena sudah memiliki infrastruktur yang siap pakai.
Saan juga menekankan pentingnya dimulainya pemindahan secara konkret agar
proyek IKN yang sudah menghabiskan anggaran besar tidak berujung sia-sia.
“Pemindahan harus segera dimulai agar pembangunan IKN yang memakan anggaran
besar tidak mubazir,” tutupnya. (WA)