POLITIKUS PDIP DUKUNG GIBRAN BERKANTOR DI IKN: INDONESIA BUKAN HANYA JAWA!

Sumber Foto: Dokumen pribadi, disadur dari news.detik.com

WARTAALENGKA, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Guntur Romli, menyambut baik usulan dari Partai Nasdem yang mendorong agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

"Usulan yang bagus, akan menarik kalau direalisasikan," ujar Guntur saat dihubungi wartawan, Minggu (20/7/2025).

Menurut Guntur, sudah waktunya pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN. Ia menekankan bahwa Indonesia bukan hanya soal Pulau Jawa, terlebih ibu kota kini secara resmi telah berpindah.

"Indonesia bukan hanya Jawa, apalagi Jakarta. Konon ibu kota negara sudah pindah ke IKN, maka urgen kalau Gibran berkantor di IKN. Karena semua pemerintahan masih di Jakarta, Presiden saja masih di Jakarta," ucapnya.

Namun dalam pernyataannya, Guntur juga menyoroti aspek pembiayaan pembangunan IKN yang menurutnya kini justru menjadi beban besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengingatkan bahwa sejak awal Presiden Joko Widodo pernah menjanjikan bahwa proyek IKN tidak akan menggunakan dana APBN.

"Salah satu janji Jokowi yang diingkari sejak awal, katanya bangun IKN tidak pakai APBN, katanya bangun kereta cepat Jakarta–Bandung tidak pakai APBN, ternyata semuanya dilanggar oleh Jokowi sendiri," kritik Guntur.

Sebelumnya, Partai Nasdem mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan kementerian/lembaga serta aparatur sipil negara (ASN) ke IKN secara bertahap. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah menempatkan Wakil Presiden Gibran sebagai tokoh pemerintahan pertama yang berkantor di wilayah ibu kota baru.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, mengatakan bahwa kehadiran Gibran di IKN penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan nasional, khususnya kawasan Indonesia Timur seperti Papua.

“Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan wakil presiden dan beberapa kementerian atau lembaga prioritas, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun,” ujar Saan dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Ia melanjutkan, kehadiran Wapres di IKN akan membuat pengelolaan pembangunan di wilayah timur lebih dekat dan responsif. Menurutnya, beberapa kementerian strategis seperti Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, serta Bappenas dapat menjadi pionir dalam proses pemindahan karena sudah memiliki infrastruktur yang siap pakai.

Saan juga menekankan pentingnya dimulainya pemindahan secara konkret agar proyek IKN yang sudah menghabiskan anggaran besar tidak berujung sia-sia. “Pemindahan harus segera dimulai agar pembangunan IKN yang memakan anggaran besar tidak mubazir,” tutupnya. (WA)

Lebih baru Lebih lama