WARTAALENGKA, Cianjur - Menteri Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengunjungi Pulau Gag, Raja
Ampat, pada akhir pekan ini untuk meninjau langsung aktivitas tambang nikel
yang menjadi sorotan masyarakat. Kedatangan Bahlil disambut protes dan aspirasi
dari warga lokal yang mengkhawatirkan dampak aktivitas pertambangan terhadap
lingkungan dan keberlangsungan hidup mereka.
“Saya datang bukan untuk membela
siapa-siapa. Saya ingin melihat sendiri bagaimana kondisi di lapangan agar bisa
mengambil keputusan yang objektif,” ujar Bahlil saat berdialog dengan warga,
seperti dikutip dari Antara, Sabtu (8/6/2025).
Kunjungan ini dilakukan menyusul
meningkatnya keluhan masyarakat terhadap aktivitas tambang nikel yang dikelola
oleh PT Gag Nikel, anak usaha dari PT Antam Tbk. Warga Pulau Gag menyampaikan
kekhawatiran mengenai pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem laut, serta
minimnya keterlibatan warga lokal dalam pengambilan keputusan.
Dalam dialog terbuka dengan
masyarakat, Bahlil mendengarkan langsung permintaan warga agar pemerintah
mengevaluasi aktivitas tambang. Salah satu tuntutan utama adalah agar pulau
mereka tetap lestari, dan masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pengembangan
wilayah.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi
kami ingin keterlibatan yang nyata dan perlindungan terhadap laut, hutan, dan
warisan alam kami,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Saat tiba di Bandara Sorong, Bahlil
sempat disambut spanduk protes dari sejumlah warga dan aktivis lingkungan yang
menuntut penghentian eksploitasi tambang di kawasan konservasi. Namun, Bahlil
menegaskan bahwa dirinya datang bukan sebagai "juru kampanye"
perusahaan tambang.
“Kalau nanti hasil tinjauan
menunjukkan ada pelanggaran, kita tidak akan segan mengambil tindakan. Tapi
semua harus berdasarkan data dan fakta,” kata Bahlil di hadapan warga.
Pulau Gag selama ini dikenal sebagai
salah satu kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, bagian dari
segitiga karang dunia. Di sisi lain, potensi nikel yang dimilikinya menjadikan
pulau tersebut incaran investasi pertambangan.
Dalam kunjungannya, Bahlil juga
meninjau fasilitas tambang dan mendengarkan penjelasan langsung dari manajemen
PT Gag Nikel. Ia meminta pihak perusahaan memberikan laporan transparan
mengenai dampak lingkungan dan program tanggung jawab sosial yang dijalankan.
“Saya ingin perusahaan-perusahaan
investasi hadir bukan hanya untuk mengejar keuntungan, tetapi juga memberi
manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Bahlil.
Sementara itu, Direktur PT Gag Nikel
menyebut bahwa seluruh aktivitas tambang telah sesuai dengan perizinan dan
regulasi yang berlaku. Pihaknya juga mengklaim telah menjalankan program
pemberdayaan masyarakat dan menjaga komitmen terhadap kelestarian lingkungan.
Namun, klaim tersebut dibantah oleh
sebagian warga yang merasa tidak dilibatkan dan justru terdampak secara
langsung. Mereka menyebutkan bahwa aktivitas tambang menyebabkan air bersih
tercemar dan menurunkan hasil tangkapan ikan nelayan.
Anggota DPRD Papua Barat Daya yang
turut hadir dalam pertemuan meminta pemerintah pusat mengevaluasi izin usaha
pertambangan di kawasan sensitif seperti Raja Ampat. “Kita harus punya
keberanian menyelamatkan warisan alam Papua, jangan hanya tergiur nilai
investasi,” ujar seorang anggota dewan.
Bahlil menyatakan akan membawa semua
aspirasi tersebut ke rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ia
berjanji bahwa keputusan soal kelanjutan proyek tambang akan mempertimbangkan
kepentingan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan dan investasi di wilayah timur Indonesia yang kaya sumber daya, namun juga rentan terhadap eksploitasi. (WA/Ow)