KEBIJAKAN SEKOLAH MASUK JAM 6 PAGI DI JAWA BARAT MENUAI PRO DAN KONTRA

 

Sumber Foto: Panji Rakyat

WARTAALENGKA, Cianjur - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan kebijakan baru yang mengharuskan siswa di seluruh jenjang pendidikan di provinsi tersebut untuk memulai kegiatan belajar pada pukul 06.00 WIB, dari Senin hingga Jumat. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 51/PA.03/Disdik dan ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk dikoordinasikan hingga tingkat kecamatan dan desa.

Menurut Dedi, perubahan ini bertujuan untuk menyeragamkan jadwal belajar antara jenjang SMP dan SMA, yang saat ini memiliki perbedaan hari belajar. Ia juga menyebut bahwa kebijakan serupa pernah diterapkannya saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

Namun, kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengingatkan bahwa sudah ada ketentuan dari pemerintah pusat mengenai durasi dan hari belajar yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Ia menegaskan bahwa kebijakan daerah sebaiknya mengacu pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh kementerian.

Pengamat pendidikan dari Yayasan Guru Belajar, Bukik Setiawan, juga mengkritisi kebijakan ini. Ia menyatakan bahwa memajukan jam masuk sekolah dapat menyebabkan kelelahan, kurang fokus, dan menurunkan daya serap siswa selama pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh ritme sirkadian remaja yang berbeda dari orang dewasa, sehingga membutuhkan waktu tidur yang cukup.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menyatakan bahwa sistem baru ini masih dalam proses perumusan dan akan diterapkan setelah Peraturan Gubernur ditandatangani.

Sementara itu, Komisi X DPR RI meminta agar kebijakan ini dikaji lebih dalam, mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas belajar siswa dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Kebijakan ini menimbulkan perdebatan antara upaya meningkatkan disiplin dan efisiensi waktu belajar dengan kebutuhan biologis dan psikologis siswa. Pemerintah daerah diharapkan dapat mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak sebelum menerapkan kebijakan yang berdampak luas ini. (WA/Ow)


Lebih baru Lebih lama