WARTAALENGKA, Cianjur - Pemerintah Kabupaten Cianjur
melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran terhadap jajaran pejabat struktural
eselon III dan IV. Sebanyak 149 pejabat resmi dilantik oleh Bupati Cianjur pada
Selasa, 14 Mei 2025, di Pendopo Cianjur. Pelantikan ini merupakan bagian dari
langkah strategis pemerintah daerah dalam menyegarkan struktur organisasi
sekaligus memperkuat kinerja pelayanan publik.
Rotasi dan mutasi ini mencakup jabatan
strategis mulai dari kepala bagian di sekretariat daerah, sekretaris dinas,
kepala bidang, hingga camat dan kepala UPTD di berbagai sektor pemerintahan.
Agenda ini juga turut menyasar aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini
dinilai berpotensi untuk menduduki posisi yang lebih menantang.
Bupati Cianjur menyampaikan bahwa
rotasi dan mutasi ini bukanlah bentuk hukuman, melainkan upaya penyegaran demi
mewujudkan birokrasi yang dinamis dan adaptif terhadap tantangan pembangunan
daerah.
“Saya berharap para pejabat yang
dilantik hari ini dapat segera menyesuaikan diri, bekerja secara profesional,
dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam melayani masyarakat,” ujar Bupati
dalam sambutannya.
Sejumlah pejabat yang dilantik di
antaranya Djoko Purnomo sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Selamet
Riyadi sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta Heri Farid Hifari yang
kini menjabat Kepala Bagian Organisasi.
Selain itu, pergantian di posisi
strategis seperti Sekretaris Dinas Perhubungan kini diemban oleh Insanuddin
Lingga, sedangkan Direktur RSUD Cimacan dijabat oleh dr. Cok Gd Agung Dharma
Putra.
Jajaran camat yang turut berganti
antara lain Iyun Karyadi (Camat Bojongpicung), Ali Akbar (Camat Cugenang),
Hendri Prasetyadhi (Camat Ciranjang), dan Sandy Zaini Ibrahim (Camat
Campakamulya). Perubahan ini dianggap penting untuk mempercepat sinergi antarwilayah
dan memperkuat kepemimpinan administratif di tingkat kecamatan.
Tak hanya pejabat struktural di
lingkungan pemerintah kabupaten, pergantian juga terjadi pada sejumlah kepala
UPTD, kepala bidang, dan sekretaris kecamatan di berbagai sektor teknis seperti
pendidikan, kesehatan, perhubungan, ketahanan pangan, dan lainnya.
Dari sektor perencanaan dan
pembangunan, Lenna Juliarsih Sunarja dipercaya menjadi Sekretaris Bappeda,
sementara Ade Ahmad Jaelani menjabat Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cianjur
menyambut baik rotasi dan mutasi yang dilakukan oleh bupati. Ketua Fraksi PKS,
Hilman Fauzi, menyebut langkah ini sebagai bentuk peremajaan organisasi serta
mendorong regenerasi kepemimpinan di lingkungan ASN.
“Kami berharap pelantikan ini menjadi
awal dari percepatan reformasi birokrasi, pelayanan publik yang lebih
responsif, serta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat,”
ujar Hilman dikutip dari Cianjur Jabar Ekspres.
Dalam pelantikan tersebut, Bupati juga
menegaskan pentingnya integritas dan loyalitas terhadap tugas. Ia meminta
kepada seluruh pejabat yang dilantik agar tidak hanya mengejar jabatan, tetapi
benar-benar menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.
“Saya tidak ingin ada pejabat yang
hanya mencari posisi. Yang saya butuhkan adalah mereka yang ingin bekerja dan
berkontribusi untuk masyarakat,” tegasnya.
Agenda pelantikan ini juga menjadi
bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam melanjutkan agenda reformasi
birokrasi dan memastikan distribusi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan
organisasi perangkat daerah (OPD).
Rotasi dan mutasi ini berdasarkan
hasil evaluasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Kabupaten Cianjur yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi
pejabat.
Dengan telah dilantiknya 149 pejabat
ini, Bupati berharap tidak ada lagi stagnasi dalam proses pelayanan publik,
serta semua OPD bisa bekerja lebih sinergis menghadapi program prioritas
daerah.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian
dari upaya pemerintah daerah dalam menyongsong Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) baru serta mendukung agenda nasional yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Rotasi ini pun dipandang sebagai
bentuk akuntabilitas publik, di mana ASN yang dinilai berkinerja baik diberi
kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Namun sebaliknya, bagi yang belum
menunjukkan hasil, ini menjadi momen evaluasi diri.
Sebagai tindak lanjut, BKPSDM akan
melakukan pembekalan bagi seluruh pejabat yang dilantik, agar mampu memahami
tugas pokok, fungsi, serta target capaian kerja di jabatan barunya.
Dengan pelantikan ini, Pemerintah
Kabupaten Cianjur menunjukkan keseriusannya dalam membangun sistem birokrasi
yang bersih, efisien, dan berorientasi pada hasil demi kemajuan daerah dan
kesejahteraan masyarakat. (WA/Ow)