 |
| Sumber Foto: diunduh dari pertaminaretail.com |
WARTAALENGKA, Cilacap - Pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Jika kebijakan ini resmi diterapkan, kelompok masyarakat mampu tidak lagi bisa membeli BBM subsidi dan akan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan Pertamina siap menjalankan kebijakan tersebut apabila pemerintah sudah menetapkannya secara resmi. Hingga kini, Pertamina masih menunggu keputusan dan mekanisme pelaksanaan dari pemerintah.
"Pertamina pasti siap apabila kebijakan itu sudah resmi dari pemerintah," ujar Roberth di Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (10/9/2026), dikutip dari Antara.
Rencana pembatasan tersebut menggunakan kategori desil sebagai dasar penyaringan penerima subsidi. Dalam pembagian kesejahteraan, desil 9 dan 10 merujuk pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi. Pemerintah masih memeriksa validitas data agar kebijakan tidak salah sasaran saat diterapkan di lapangan.
Roberth mengatakan Pertamina memahami arah kebijakan tersebut sebagai upaya memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Seperti yang disampaikan Pak Menteri waktu itu, desil yang ada di atas itu adalah indikator kategori masyarakat mampu. Nah, kami dari Pertamina memahaminya adalah bahwa BBM bersubsidi itu untuk masyarakat yang tidak mampu," kata Roberth.
Pembatasan ini berpotensi mengubah beban pengeluaran sebagian pemilik kendaraan. Di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, harga Pertalite masih berada di level Rp10.000 per liter. Dengan pembelian 5 liter, konsumen mengeluarkan Rp50.000. Jika beralih ke Pertamax seharga Rp15.950 per liter, biaya untuk volume yang sama menjadi Rp79.750, atau lebih mahal Rp29.750.
Untuk kendaraan diesel, perubahan biaya juga dapat terasa lebih besar. Konsumen yang sebelumnya memakai Biosolar akan diarahkan ke BBM nonsubsidi seperti Dexlite atau Pertamina Dex apabila masuk kelompok yang dibatasi. Dalam bahan yang beredar, harga Dexlite disebut Rp23.700 per liter dan Pertamina Dex Rp25.200 per liter, sehingga pembelian 5 liter masing-masing mencapai Rp118.500 dan Rp126.000.
Meski arahnya sudah mulai terlihat, kebijakan ini belum dapat dianggap berlaku sebelum pemerintah menetapkan aturan resmi. Titik krusialnya ada pada validitas data penerima, kesiapan sistem di SPBU, serta mekanisme pengawasan agar pembatasan tidak justru menyulitkan masyarakat yang berhak menerima subsidi. Jika data dan pelaksanaan tidak rapi, kebijakan yang dimaksudkan untuk membuat subsidi lebih tepat sasaran bisa memunculkan persoalan baru di tingkat konsumen. (WA/Adm)