 |
| Sumber Foto: diunduh dari kontan.co.id |
WARTAALENGKA,
Jakarta - Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri
Keuangan dinilai tidak berdiri sebagai pergantian biasa dalam kabinet. Ketua
Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII),
Djayadi Hanan, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto itu memiliki latar
konflik yang kuat, mulai dari respons pasar, pola komunikasi, hingga gesekan
fiskal dengan pemerintah daerah.
"Kementerian
Keuangan, Menteri Keuangan ya itu kan terus-menerus memantik kontroversi.
Pernyataan-pernyataannya, kemudian berbagai pola komunikasinya yang menimbulkan
respons negatif dari pasar kemudian respons negatif dari berbagai stakeholder,"
kata Djayadi kepada Kompas.com, Senin (14/9/2026).
Menurut
Djayadi, salah satu sumber ketegangan muncul dari kebijakan pengetatan dan
pemotongan anggaran ke daerah. Kebijakan fiskal tersebut ikut memunculkan
friksi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama ketika kebutuhan belanja
daerah tetap tinggi, sementara ruang fiskal menyempit.
Salah
satu polemik yang menjadi sorotan adalah Dana Bagi Hasil (DBH) milik Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta yang disebut belum dibayarkan. Isu itu memicu gesekan
antara Purbaya dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. "Masalah-masalah
di daerah yang terkait dengan fiskal itu tidak bisa tidak akan sulit diatasi
kalau tidak ada realokasi anggaran," ujar Djayadi.
Djayadi
menilai gaya komunikasi Purbaya yang kerap disebut "koboi" ikut
memperberat posisi politiknya di kabinet. Dalam jabatan Menteri Keuangan,
komunikasi bukan sekadar urusan teknis penyampaian kebijakan, tetapi juga
instrumen untuk menjaga ekspektasi pasar, hubungan dengan daerah, serta
kepercayaan pelaku ekonomi terhadap arah APBN.
Penunjukan
Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru dipandang sebagai langkah
korektif Presiden Prabowo untuk menurunkan suhu politik fiskal. Suahasil
memiliki latar belakang sebagai Guru Besar Universitas Indonesia dan rekam
jejak panjang di Kementerian Keuangan. Dengan profil tersebut, ia dinilai lebih
mungkin membawa pendekatan yang tenang, teknokratis, dan tidak terlalu
konfrontatif dalam mengelola kebijakan anggaran.
Namun,
naiknya Suahasil tidak otomatis menyelesaikan persoalan fiskal. Tantangan
terbesarnya adalah menjaga defisit APBN tetap terkendali, memulihkan
kepercayaan pasar, dan merapikan komunikasi pemerintah mengenai program
prioritas yang membutuhkan anggaran besar. Di titik ini, perubahan Menteri
Keuangan bukan hanya soal pergantian figur, tetapi juga ujian apakah pemerintah
akan lebih disiplin dalam memilih prioritas belanja.
Purbaya dicopot pada hari yang sama ketika ia masih mengikuti rapat kerja bersama Komite IV DPD RI pada Senin pagi. Sore harinya, Suahasil dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara. Perubahan yang berlangsung cepat itu memberi sinyal bahwa kursi Menteri Keuangan menjadi posisi paling sensitif dalam Kabinet Merah Putih. Pasar dan pemerintah daerah kini menunggu langkah pertama Suahasil: apakah ia hanya melanjutkan jalur lama dengan gaya komunikasi berbeda, atau benar-benar memperbaiki tata kelola fiskal agar APBN kembali dipercaya sebagai jangkar stabilitas ekonomi. (WA/Adm)