 |
| Sumber Foto: Istimewa |
WARTAALENGKA,
Sumedang - Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat IX dari Fraksi NasDem,
Ujang Bey, S.IP., M.IP., menggelar serap aspirasi di Aula Desa Tanjung Sari,
Kabupaten Sumedang (18/10/2025). Lebih dari 150 peserta hadir, mulai dari tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga warga setempat. Forum dibuka
dengan paparan singkat mengenai agenda legislasi dan dilanjutkan dialog terbuka
yang berlangsung hangat dan intens.
Dalam
paparannya, Ujang Bey menekankan pentingnya pelibatan publik pada isu
pengaturan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ia menilai kualitas
demokrasi tidak semata ditopang oleh kerja parlemen, melainkan juga oleh
partisipasi aktif warga dalam mengawal proses pembentukan kebijakan.
“Sebuah
bangsa dapat maju dan sejahtera apabila masyarakatnya ikut serta secara aktif
dalam setiap proses pengambilan keputusan politik dan pengaturan kewenangan
lembaga negara seperti MPR RI. Peran serta masyarakat sangat menentukan agar
setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat
banyak,” ujar Ujang Bey.
Sesi dialog mencatat beragam masukan. Peserta menyoroti
kebutuhan transparansi pada setiap tahap perumusan kebijakan, memperkuat kanal
aduan publik, serta memperjelas mekanisme umpan balik dari wakil rakyat kepada
konstituen. Sejumlah warga juga meminta penguatan peran musyawarah di tingkat
desa dan kecamatan agar aspirasi tidak terputus ketika naik ke level kabupaten
dan pusat.
Menanggapi hal itu, Ujang Bey menegaskan komitmennya
memperluas kanal komunikasi dua arah, termasuk pelaporan berkala hasil kerja
dan perkembangan pembahasan di Senayan. Ia mendorong warga memanfaatkan
berbagai saluran yang tersedia, baik tatap muka maupun digital, agar pengawasan
dan partisipasi berjalan berkelanjutan. Ia juga menggarisbawahi bahwa edukasi
politik dan literasi kebijakan publik perlu diperkuat sehingga masyarakat dapat
menilai substansi, bukan sekadar narasi.
Kegiatan ditutup dengan rangkuman isu prioritas yang akan
dibawa Ujang Bey ke pembahasan internal fraksi dan alat kelengkapan dewan. Ia
menilai, konsistensi agenda serap aspirasi seperti ini penting untuk menjaga
akuntabilitas wakil rakyat sekaligus memastikan keputusan politik berpijak pada
kebutuhan riil warga. “Intinya, kita ingin proses kebijakan yang lebih
partisipatif, terbuka, dan terukur dampaknya di lapangan,” ucapnya.
Dengan format dialog yang lugas dan terarah, pertemuan di Tanjung Sari menjadi momentum penguatan kemitraan antara warga dan wakilnya di parlemen, sekaligus pengingat bahwa demokrasi hanya akan tumbuh sehat apabila ruang partisipasi publik terus dijaga dan dihidupkan. (WA)