 |
| Sumber Foto: Bloomberg via Getty Images |
WARTAALENGKA, Jakarta - Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa
pemerintah masih mengkaji ulang rencana pemberian lahan tambang batu bara untuk
organisasi Muhammadiyah. Ia menegaskan, pemerintah ingin memberikan lahan
terbaik agar tidak terkesan diskriminatif.
"Untuk Muhammadiyah,
kami sedang proses. Tapi kami tidak mau memberikan lahan yang kualitasnya
jelek. Harus yang bagus. Kalau diberikan yang kurang layak, nanti saya dianggap
tidak adil," kata Bahlil, Selasa (22/7), usai acara
penyerahan dokumen Pra-FS 18 Proyek Hilirisasi ke Danantara.
Muhammadiyah sebelumnya
direncanakan akan menerima lahan bekas tambang milik PT Alamtri Resources
Indonesia Tbk (dulunya PT Adaro Energy Tbk), namun Bahlil mengungkapkan bahwa
evaluasi terakhir menunjukkan lokasi tersebut masih perlu pendalaman lebih lanjut.
Sementara itu, organisasi
keagamaan yang lebih dahulu menerima alokasi tambang adalah Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU mendapat lahan eks PKP2B dari PT Kaltim Prima Coal
(KPC) yang luas dan berkualitas tinggi.
"Kami tidak ingin ada
kesan Muhammadiyah diberi tambang asal-asalan. Kalau PBNU dapat yang bagus,
Muhammadiyah juga harus dapat yang bagus. Itu baru adil,"
tegasnya.
Sebelumnya, Bahlil sempat
menyatakan bahwa Muhammadiyah akan mendapatkan izin pengelolaan tambang batu
bara pada Maret 2025. Proses tersebut dimulai dengan penerbitan Wilayah Izin
Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan
Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar organisasi tersebut bisa memulai produksi.
"Yang penting izin
WIUPK-nya keluar dulu, baru kita bisa teruskan ke IUP supaya bisa mulai
produksi," ujar Bahlil saat ditemui dalam kegiatan Safari Ramadan Partai
Golkar di Madrasah Mualimin Muhammadiyah, Bantul, 10 Maret lalu. (WA)