 |
| Sumber Foto: diunduh dari losaripost.com |
WARTAALENGKA, Jakarta - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortastipidkor Polri menetapkan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan, pungutan liar, dan gratifikasi terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta perizinan lain di Kabupaten Gowa periode 2025-2026. Penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut.
Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Roberthus Yohannes De Deo mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 30 saksi dan empat ahli, kemudian menggelar perkara. Sebelumnya, tim gabungan Kortastipidkor, Polda Sulawesi Selatan, dan Polresta Gowa menggeledah kantor serta rumah jabatan Bupati Gowa pada Senin (21/9/2026) dan mengamankan dokumen fisik maupun elektronik. “Dalam forum gelar perkara tersebut, forum telah menyepakati penetapan Bupati Gowa saudari HT sebagai tersangka,” kata Roberthus di Mabes Polri, Jumat (25/9/2026).
Perkara tersebut bermula dari dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan PBG dan sejumlah perizinan lain. Penyidik menggunakan pasal terkait pemerasan, suap atau gratifikasi serta mendalami aliran harta yang diduga berkaitan dengan perkara. Sejumlah laporan media menyebut penyidik juga menggunakan ketentuan KUHP Nasional mengenai tindak pidana pencucian uang, termasuk Pasal 607 yang mengatur tindakan menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil tindak pidana.
Penetapan tersangka langsung mendapat respons dari tim kuasa hukum Sitti Husniah. Kuasa hukum Adhi Bintang menyatakan pihaknya melaporkan dugaan pelanggaran penyidik terhadap sejumlah saksi dan kliennya ke Propam Polda Sulawesi Selatan. “Pada hari ini juga kami sedang di Propam Polda Sulsel melaporkan beberapa dugaan pelanggaran penyidik terhadap para saksi-saksi maupun Ibu Bupati yang telah ditetapkan sebagai TSK,” kata Adhi.
Tim hukum juga mempertanyakan eskalasi perkara yang berawal dari Reskrim Polresta Gowa, berlanjut ke Tipidkor Polda Sulawesi Selatan, kemudian ditangani Kortastipidkor Mabes Polri. Meski demikian, pihaknya memastikan Sitti tetap mengikuti proses hukum. “Status hukum yang disematkan kepada klien kami bukanlah kesimpulan akhir atas suatu perkara, melainkan awal dari sebuah proses yang masih terbuka untuk diuji kebenaran dan keabsahannya,” ujar Adhi.
Kuasa hukum juga menyinggung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Regulasi baru tersebut memperkuat hak tersangka dan terdakwa, mengubah pengaturan mengenai upaya paksa, serta memperkuat mekanisme praperadilan. Dengan instrumen tersebut, tindakan penyidik seperti penetapan tersangka maupun upaya paksa dapat diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia apabila pihak yang dikenai tindakan merasa prosedurnya tidak sah.
Namun, keberatan terhadap prosedur penyidikan dan pengujian melalui praperadilan merupakan persoalan yang berbeda dari pembuktian substansi dugaan korupsi. Penyidik tetap berkewajiban membuktikan unsur pemerasan, gratifikasi maupun TPPU berdasarkan alat bukti, sementara pihak tersangka berhak menguji legalitas tindakan penyidik dan membantah konstruksi perkara. Kedua proses tersebut menjadi bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem peradilan pidana.
Perkara ini masih berada pada tahap penyidikan sehingga penetapan tersangka belum dapat dimaknai sebagai putusan bersalah. Sebaliknya, laporan tim hukum terhadap penyidik juga masih berupa dugaan pelanggaran yang harus diperiksa Propam. Tahapan selanjutnya akan menentukan apakah penyidikan dapat membangun konstruksi perkara yang cukup kuat untuk dibawa ke penuntutan atau justru menghadapi pengujian hukum melalui mekanisme yang disediakan KUHAP baru. (WA/Adm)