 |
| Sumber Foto: Istimewa |
WARTAALENGKA, Purwakarta - Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Wilayah III di Villa Alsa, Purwakarta, pada 19-20 September 2026. Forum tersebut menjadi agenda konsolidasi organisasi sekaligus ruang regenerasi kepemimpinan KIPP Jabar untuk memperkuat peran pemantauan pemilu di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
Muswil III KIPP Jabar dihadiri anggota dan pengurus KIPP Nasional, KIPP Jawa Barat, serta perwakilan KIPP kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Kegiatan ini juga diikuti senior organisasi dan sejumlah tamu undangan dari unsur penyelenggara pemilu.
Dari KPU Jawa Barat, hadir Divisi SDM dan Litbang Abdullah Sapi’i serta Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Hedi Ardia. Kehadiran unsur KPU Jabar dalam forum tersebut menjadi bagian dari ruang komunikasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil yang bergerak dalam pemantauan kepemiluan.
Ketua KIPP Jabar demisioner, Irhan Ari Muhamad, berharap Muswil III dapat melahirkan estafet kepemimpinan baru yang mampu membawa perubahan bagi organisasi. Menurut dia, KIPP Jabar perlu tetap solid dalam menjalankan fungsi pemantauan pemilu secara independen dan bertanggung jawab.
“Semoga KIPP ke depannya, khususnya Jabar, selalu solid dan bisa memantau pemilu dengan baik untuk menghasilkan produk pemilu yang berkualitas. KIPP juga bisa memantau kebijakan-kebijakan dari hasil produk pemilu, mulai dari bupati, gubernur, dewan, dan lainnya. Dengan adanya hasil Muswil ini, ada sebuah estafet baru untuk membawa perubahan di Jabar,” ujar Irhan.
Irhan menilai kerja pemantauan tidak cukup berhenti pada hari pemungutan suara. KIPP, kata dia, juga perlu memberi perhatian pada kebijakan yang lahir dari para pejabat hasil pemilu, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Dengan begitu, pemantauan pemilu dapat terhubung dengan kepentingan publik setelah kontestasi politik selesai.
Muswil III KIPP Jabar juga menjadi momentum memperkuat jaringan organisasi di daerah. Konsolidasi pengurus provinsi dan kabupaten/kota dinilai penting agar pemantauan pemilu tidak hanya aktif menjelang tahapan besar, tetapi juga hadir dalam pendidikan pemilih, pengawasan partisipatif, serta advokasi demokrasi di masyarakat.
Ke depan, KIPP Jabar diharapkan mampu menjaga independensi, memperluas kaderisasi, dan membangun kerja pemantauan yang lebih adaptif terhadap tantangan pemilu modern. Keberadaan pemantau dari masyarakat menjadi salah satu unsur penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Jawa Barat. (WA/Adm)